Cagub PDIP Ditentukan Teuku Umar 27
.png)
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Calon gubernur Lampung dari PDI Perjuangan untuk Pilkada 2018 ditentukan Teuku Umar 27. Siapa pun tokoh yang ditetapkan, internal maupun eksternal, wajib dimenangkan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih di setiap tingkatan.
"Tinggal tunggu. Keputusan ada di Teuku Umar. Kami DPD tak memiliki hak memutuskan," kata Ketua DPD PDIP Lampung Sudin saat dikonfirmasi Lampost.co, Minggu (27/8/2017) malam.
Anggota Komisi IV DPR RI itu menerangkan DPD hanya memiliki kewenangan merekrut para bakal calon melalui penjaringan terbuka. Namun, ia tak menampik sebelum menetapkan calon, DPP biasanya juga memintai pendapat dari jajaran DPD. "Fit and proper test sudah. Biasanya kami dipanggil dimintai pendapat saja, tapi mungkin juga langsung diputuskan," terangnya.
Soal kapan waktu penetapan rekomendasi, Sudin belum berani memastikan. Namun, ia menegaskan tidak akan di last minute atau detik-detik menjelang pendaftaran seperti Pilgub 2014 lalu. "Nggak last minute, pertengahan September 2017 bisa juga," ujar anggota DPR dua periode dari Dapil Lampung I itu.
Hasil survei internal PDIP, terdapat empat kandidat terkuat untuk diusung pada Pilgub 2018 meliputi Gubernur petahana M Ridho Ficardo, Herman HN, Mustafa, dan Arinal Djunaidi.
Secara pribadi, Sudin mengisyaratkan akan mengutamakan dukungan kepada kader pada posisi sebagai calon gubernur. "Ada Mukhlis dan Herman. Ada juga kader lain yang mendaftar. Secara pribadi, ya kita nomor satu. Tapi semua keputusan ada di tangan DPP. Kita akan tunduk dan patuh apa pun putusan DPP," tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyatakan memiliki kedekatan dengan seluruh bakal calon gubernur Arinal Djunaidi, Herman HN, dan Ridho Ficardo. "Dengan Gubernur kenal baik, apalagi dengan ayahnya Fauzi Toha, hubungan keluarga kami sudah baik lebih dari 15 tahunan. Kalau ketemu Ridho yang diobrolin cuma satu, gimanameningkatkan taraf hidup petani dan nelayan. Kebetulan saya Komisi IV," ujar Sudin.
Sudin ditetapkan DPP menjadi Ketua DPD PDIP Lampung menggantikan Sjachroedin ZP yang ditugaskan menjadi Dubes RI untuk Kroasia, sebagaimana tertuang dalam SK Nomor: 15-B/KPTS-DPD/DPP/VIII/2017 tertanggal 26 Agustus 2017. Surat langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto lengkap dengan cap basah.
"Tinggal tunggu. Keputusan ada di Teuku Umar. Kami DPD tak memiliki hak memutuskan," kata Ketua DPD PDIP Lampung Sudin saat dikonfirmasi Lampost.co, Minggu (27/8/2017) malam.
Anggota Komisi IV DPR RI itu menerangkan DPD hanya memiliki kewenangan merekrut para bakal calon melalui penjaringan terbuka. Namun, ia tak menampik sebelum menetapkan calon, DPP biasanya juga memintai pendapat dari jajaran DPD. "Fit and proper test sudah. Biasanya kami dipanggil dimintai pendapat saja, tapi mungkin juga langsung diputuskan," terangnya.
Soal kapan waktu penetapan rekomendasi, Sudin belum berani memastikan. Namun, ia menegaskan tidak akan di last minute atau detik-detik menjelang pendaftaran seperti Pilgub 2014 lalu. "Nggak last minute, pertengahan September 2017 bisa juga," ujar anggota DPR dua periode dari Dapil Lampung I itu.
Hasil survei internal PDIP, terdapat empat kandidat terkuat untuk diusung pada Pilgub 2018 meliputi Gubernur petahana M Ridho Ficardo, Herman HN, Mustafa, dan Arinal Djunaidi.
Secara pribadi, Sudin mengisyaratkan akan mengutamakan dukungan kepada kader pada posisi sebagai calon gubernur. "Ada Mukhlis dan Herman. Ada juga kader lain yang mendaftar. Secara pribadi, ya kita nomor satu. Tapi semua keputusan ada di tangan DPP. Kita akan tunduk dan patuh apa pun putusan DPP," tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyatakan memiliki kedekatan dengan seluruh bakal calon gubernur Arinal Djunaidi, Herman HN, dan Ridho Ficardo. "Dengan Gubernur kenal baik, apalagi dengan ayahnya Fauzi Toha, hubungan keluarga kami sudah baik lebih dari 15 tahunan. Kalau ketemu Ridho yang diobrolin cuma satu, gimanameningkatkan taraf hidup petani dan nelayan. Kebetulan saya Komisi IV," ujar Sudin.
Sudin ditetapkan DPP menjadi Ketua DPD PDIP Lampung menggantikan Sjachroedin ZP yang ditugaskan menjadi Dubes RI untuk Kroasia, sebagaimana tertuang dalam SK Nomor: 15-B/KPTS-DPD/DPP/VIII/2017 tertanggal 26 Agustus 2017. Surat langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto lengkap dengan cap basah.
Hapus Konflik
Menanggapi munculnya gejolak pascapenetapannya, Sudin mengajak para pihak yang tidak puas dengan keputusan DPP untuk berdialog dengan kepala dingin.
Disinggung soal siapa aktor di belakangnya, Sudin enggan menerka-nerka. "Ah saya gak tahu, yang menolak berarti belum mengerti, nanti kita kasih pengertian. Jangan dicopotlah," tegasnya.
Sebagai ketua, ia menegaskan wajib menghapus konflik, friksi dan faksi di PDIP Lampung. "Karena kami mau menang di pilkada dan pileg, kalau gak nanti saya dimarah Pak Oedin," kata Sudin.
Disinggung soal siapa aktor di belakangnya, Sudin enggan menerka-nerka. "Ah saya gak tahu, yang menolak berarti belum mengerti, nanti kita kasih pengertian. Jangan dicopotlah," tegasnya.
Sebagai ketua, ia menegaskan wajib menghapus konflik, friksi dan faksi di PDIP Lampung. "Karena kami mau menang di pilkada dan pileg, kalau gak nanti saya dimarah Pak Oedin," kata Sudin.
Sumber LAmpost.co
About sella adelia
Hi, My Name is Hafeez. I am a webdesigner, blogspot developer and UI designer. I am a certified Themeforest top contributor and popular at JavaScript engineers. We have a team of professinal programmers, developers work together and make unique blogger templates.
0 komentar:
Posting Komentar